
apakah program ILASPP ini dapat mengeluarkan sertipikat tanah yang telah selesai di ukur...?...
Sebuah desa tidak akan pernah maju jika eksekutif dan legislatifnya menghabiskan energi untuk bertarung dalam konflik politik yang tidak substansial. Di Arjowilangun, visi pembangunan yang ambisius hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi kerja antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sinergi ini bukan berarti BPD harus selalu setuju dan diam terhadap kebijakan Kepala Desa, melainkan bagaimana kedua belah pihak mampu menempatkan diri sesuai rel regulasi dan saling mengisi titik buta (blind spot) dalam tata kelola pemerintahan.
Bukti paling nyata dari kedudukan sejajar antara Kepala Desa dan BPD terletak pada meja legislasi. Dokumen sepenting apa pun yang dirumuskan oleh Kades dan jajarannya tidak akan bisa menjadi hukum positif di desa jika diabaikan oleh BPD. Hukum menetapkan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Aturan ini mengikat secara absolut, terutama untuk dokumen APBDes. Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan memang merancang anggaran, namun BPD-lah yang menelaah apakah alokasi untuk pos kesehatan, perbaikan irigasi, atau pemberdayaan kepemudaan sudah proporsional. Kesepakatan di titik ini adalah wujud sinergi paling krusial yang menentukan roda ekonomi desa satu tahun ke depan.
Harmonisasi bukan berarti hilangnya fungsi pengawasan. Siklus sinergi mengharuskan Kades untuk transparan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sesuai tenggat waktu regulasi, Kepala Desa diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
BPD kemudian akan menelaah LKPPD tersebut. Laporan ini digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD diwajibkan untuk melakukan evaluasi secara objektif dan sistematis. Apa saja instrumen evaluasinya? BPD akan mencocokkan capaian pelaksanaan RPJM Desa, meneliti ketaatan Pemdes terhadap peraturan perundang-undangan, hingga menakar prestasi yang diraih oleh Kades di tahun tersebut.
Hasil akhirnya, BPD berhak meminta keterangan atau informasi yang dirasa janggal, merumuskan catatan kinerja, hingga menyatakan pendapat kelembagaan untuk perbaikan. Di sinilah letak sinergi yang sesungguhnya; catatan BPD bukanlah serangan politik, melainkan panduan konstruktif agar pemerintahan selanjutnya berjalan lebih minim kesalahan.
Sering kali, permasalahan di lapangan tidak hanya melibatkan Kades dan BPD, tetapi meluas menyeret lembaga-lembaga mitra seperti LPMD, Karang Taruna, RT/RW, maupun kelembagaan adat. Daripada membiarkan letupan-letupan kecil ini membesar menjadi konflik terbuka, undang-undang desa telah memitigasinya dengan apik.
Sebagai institusi pengayom, dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa. Forum ini berfungsi layaknya meja bundar resolusi konflik, di mana ia berisi unsur pimpinan atau ketua dari berbagai kelembagaan desa yang telah terbentuk.
Keberadaan forum ini sangat strategis karena memiliki tugas utama menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. Melalui forum ini, ego sektoral antar lembaga dapat diredam dengan mediasi ala kearifan lokal. Segala bentuk perbedaan pendapat terkait porsi anggaran, batasan kewenangan kerja, hingga pelibatan personel dalam suatu proyek infrastruktur dapat dibedah secara kekeluargaan sebelum menimbulkan gejolak sosial.
Bagi Desa, memelihara iklim politik desa yang sejuk melalui kepatuhan pada prosedur administratif dan komunikasi horizontal adalah kunci keberhasilan. Sinergi antara Pemdes yang berjiwa pelayan dan BPD yang berkarakter kritis konstruktif, dipastikan akan merestorasi kepercayaan warga serta mengakselerasi menuju desa yang tangguh dan mandiri.














Kolaborasi dan mitra desa






















